TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA MINGGU KE 5/6

NAMA   : Candra Rangga N
KELAS  : 1EB18
NPM      : 21210511

Kemiskinan dan Kesenjangan

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan pelayanan kesehatan, dan kemudahan - kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern..Pemerintah Indonesia yang berorientasi mengembangkan Indonesia menjadi negara maju dan mapan dari segi ekonomi tentu menganggap kemiskinan adalah masalah mutlak yang harus segera diselesaikan disamping masalah lain yaitu ketimpangan pendapatan, strukturisasi pemerintahan, inflasi, defisit anggaran dan lain la
 

Masyarakat miskin sering menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai. Daerah kantong-kantong kemiskinan tersebut menyebar diseluruh wilayah Indonesia dari dusun-dusun di dataran tinggi, masyarakat tepian hutan, desa-desa kecil yang miskin, masyarakat nelayan ataupuin daerah-daerah kumuh di perkotaan.

Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya dsistribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar. Misalnya saja tingkat kemiskinan anatara Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta atau Bali, disparitas pendapatan daerah sangat besar dan tidak berubah urutan tingkat kemiskinannya dari tahun 1999-2002. Namun tidak hanya itu, berikut adalah beberapa penyebab lain terjadinya kemiskinan di Indonesia:

1. Laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk indonesia terus meningkat  distiap 10 tahun menurut hasil sesus pendduk.
2. Banyakanya angkatan kerja yang tidak bekerja (pengangguran)
3. Ketimpangan distribusi pendapatan  dan pemerataan pembangunan
4. Tingginya tingkat pendidikan yang rendah
5. Kurangnya perhatian dari pemerintah dan tidak dapat memberikan kebijakan yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan dinegara ini.

Pemerintah tidak diam saja menghadapi kemiskinan di Indonesia. Berikut merupkan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah diambil pemerintah : 
1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui upaya padat karya, perdagangan ekspor serta pengembangan UMKM,
2. Peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar sepereti pendidikan dan kesehatan (KB, kesejahteraan ibu, infrastruktur dasar , pangan dan gizi),
3. Pemberdayaan masyarakat lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin, serta
4. Perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH). Beberapa proyek pemberdayaan masyarakat antara lain P2KP, PPK, CERD, SPADA, PEMP, WSSLIC, dan P2MPD.

Definisi dan Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan  kadang  juga berarti tidak adanya akses terhadap  pendidikan dan pekerjaan yang  mampu   mengatasi masalah  kemiskinan dan mendapatkan  kehormatan  yang  layak  sebagai  warga negara. Kemiskinan  merupakan masalah global. Sebagian  orang  memahami  istilah  ini secara subyektif dan  komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan  yang lainnya  lagi memahaminya dari sudut  ilmiah yang telah  mapan. Istilah "negara  berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup .

  Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin". 

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: 

• Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan

pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang- barang dan pelayanan dasar.

• Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial,

ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

• Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian

politik dan ekonomi di seluruh dunia. 

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian:

1.kemiskinan relatif,

2.kemiskinan kultural, dan

3.kemiskinan absolut.

Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan

sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari fihak lain yang membantunya.

            Kemiskinan Absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuha dasar. Mereka hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau dibawah garis kemiskinan internasional´.Garis tersebut tidak mengenal tapal batas anatar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di sutau negara ,dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari Rp 10.000,- perhari.

Banyak pendapat di kalangan pakar ekonomi mengenai definisi dan klasifikasi kemiskinan ini. Dalam bukunya The Affluent Society, John KennethGalbraith melihat kemiskinan terdiri dari tiga macam, yakni kemiskinan umum, kemiskinan kepulauan, dan kemiskinan kasus. Pakar ekonomi lainnya melihat secara global, yakni kemiskinan massal/kolektif, kemiskinan musiman (cyclical), dan kemiskinan individu.

Kemiskinan, menurut Sharp et al., dapat disebabkan oleh ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan disebabkan oleh perbedaan akses dalam modal. Sedangkan lingkaran setan kemiskinan versi Nurkse sangat relevan dalam menjelaskan fenomena kemiskinan yang terjadi di negara-negara terbelakang. Menurutnya negara miskin itu miskin karena dia miskin (apoorcountry is poor because it is poor).

Baldwin dan Meier mengemukakan enam sifat ekonomis yang terdapat di

negara-negara miskin atau sedang berkembang yaitu:

• Produsen barang primer : struktur produksinya terdiri dair bahan mentah dan

bahan makanan. Sebagian besar penduduknya bekerja disektor pertanian dan sebagian besar penghasilan nasionalnya berasal dari sektor pertanian dan produksi primer nonpertanian. Hanya sebagian kecil penduduknya yang bekerja di sektor produksi sekunder dan sektor produksi tersier.

• Masalah tekanan penduduk : ada tiga tekanan penduduk yaitu adanya

pengangguran di desa-desa karena luas tanah yang relative sedikit dibanding 

Indonesia.Sedangkan, kemiskinan individu dapat terjadi pada setiap orang, terutama

kaum cacat fisik atau mental, anak-anak yatim, kelompok lanjut usia 

 Faktor Penyebab Kemiskinan
 

Pada umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah

sebagai berikut:

•  Laju Pertumbuhan Penduduk.

Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk.

Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesiasemakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

•  Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran.

Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagi tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atausemua penduduk kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dikatakan cukup

merata.

Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relatif tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih.

•  Tingkat pendidikan yang rendah.

Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan

salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industry, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.

•  Kurangnya perhatian dari pemerintah. 

Pemerintah yang kurang peka terhadap

laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.

Faktor yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan:

a) Pertumbuhan

b) Tingkat pendidikan

c) Struktur ekonomi

Dan dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan parasit bagi pertumbuhan ekonomi di negara kita. Karena kemiskinan membuat anggaran negara semakin besar untuk keperluan subsidi, dan kemiskinan juga menambah angka pengangguran yang menyebabkan berkurangnya jumlah pendapatan nasional. Kemiskinan memang bukanlah hal yang mudah untuk diberantas karena untuk dpat memberantas kemiskinan dipelukan juga kerjasma antara semua pihak termasuk para penyandang predikat miskin tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan untuk memberantas kemiskinan di Indonesia, selama masih ada semangat untuk berusaha merumuskan kebijakan untuk menanggulangi pembengkakan kemiskinan di negara kita ini tanpa merugikan pihak lain.

Tugas "Perekonomian Indonesia" Minggu 4

PDB, PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

NAMA   : Candra Rangga N

KELAS  : 1EB18

NPM      : 21210511

Pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dari aspek eknomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional perkapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada awal pembagnunan ekonomi suatu Negara, umumnya perencanaan pembangunan eknomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk Negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah kenyataan bahwa penduduk Indonesia dibawah garis kemiskinan juga besar, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat perkapita dapat tercapai.

Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial (ADB, 2004).

Pertumbuhan ekonomi selama orde baru hingga saat ini

    Periode Orde Baru (1966 – 1998), pemerintah didukung kuat Militer dan kemudian mencari dukungan dari kelompok borjuasi (elit politk kelas menengah ke atas). Prioritas yang dilakukan adalah pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dukungan dari Barat dan Jepang juga mengalir melalui bantuan/pinjaman. Modal asing mulai masuk sehingga industrialisasi mulai dikerjakan dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang pertama dibuat tahun 1968. Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an harga minyak bumi melonjak tinggi di pasar dunia sehingga Orde Baru mampu membangun dan mengendalikan inflasi serta membuat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Stabilitas politik dilakukan kaum militer dengan membuat “Golongan Karya” (Golkar) yang tidak berkoalisi dengan partai politik yang ada dan memaksa parpol bergabung hingga hanya ada dua yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada tahun 1970-an, negara Orde Baru Rente terbentuk sehingga negara menduduki posisi investor terbesar, disusul pengusaha non pribumi (Cina) dan pengusaha pribumi di posisi ketiga. Perusahaan negara banyak yang merugi namun pengelolanya bertambah kaya. Pengusaha Cina terus berkembang melalui koneksi dengan pejabat tinggi negara. Pengusaha pribumi berkembang melalui fasilitas negara karena hubungan kekeluargaan dengan petinggi negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak membuat rakyatnya bebas dari kemiskinan dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati segelintir orang saja.  Dampak negatif kondisi ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru antara lain :

a.       Ketergantungan terhadap Minyak dan Gas Bumi (Migas)

Migas merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi anggaran belanja negara. Jadi harga Migas sangat berpengaruh bagi pendapatan negara sehingga turunnya harga minyak mengakibatkan menurunnya pendapatan negara.

b.      Ketergantungan terhadap Bantuan Luar Negeri

Akibat berkurangnya pendapatan dari Migas, pemerintah melakukan penjadualan kembali proyek – proyek pembangunan yang ada, terutama yang menggunakan valuta asing. Mengusahakan peningkatan ekspor komoditi non migas dan terakhir meminta peningkatan pinjaman luar negeri kepada negara – negara maju. Tahun 1983, Indonesia negara ketujuh terbesar dalam jumlah hutang dan tahun 1987 naik ke peringkat keempat. Ironisnya, di tahun 1986/87, sebanyak 81% hutang yang diperoleh untuk membayar hutang lama ditambah bunganya.

Akhir 1970-an, proses pembangunan di Indonesia mengalami “non market failure” sehingga banyak kerepotan dalam proses pembangunan, misalnya merebaknya kemiskinan dan meluasnya kesenjangan pendapatan, terutama disebabkan oleh “market failure”.

Mendekati pertengahan 1980-an, terjadi kegagalan pemerintah (lembaga non pasar) dalam menyesuaikan mekanisme kinerjanya terhadap dinamika pasar. Ekonomi Indonesia menghadapi tantangan berat akibat kemerosotan penerimaan devisa dari ekspor minyak bumi pada awal 1980-an. Kebijakan pembangunan Indonesia yang diambil dikenal dengan sebutan “structural adjustment” dimana ada 4 jenis kebijakan penyesuaian sebagai berikut :

1.      Program stabilisasi jangka pendek atau kebijakan manajemen permintaan dalam bentuk kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar mata uang dengan tujuan menurunkan tingkat permintaan agregat. Dalam hal ini pemerintah melakukan berbagai kebijakan mengurangi defisit APBN dengan memotong atau menghapus berbagai subsidi, menaikkan suku bunga uang (kebijakan uang ketat) demi mengendalikan inflasi, mempertahankan nilai tukar yang realistik (terutama melalui devaluasi September 1986).

2.      Kebijakan struktural demi peningkatan output melalui peningkatan efisiensi dan alokasi sumber daya dengan cara mengurangi distorsi akibat pengendalian harga, pajak, subsidi dan berbagai hambatan perdagangan, tarif maupun non tarif. Kebijakan “Paknov 1988” yang menghapus monopoli impor untuk beberapa produk baja dan bahan baku penting lain, telah mendorong mekanisme pasar berfungsi efektif pada saat itu.

3.      Kebijakan peningkatan kapasitas produktif ekonomi melalui penggalakan tabungan dan investasi. Perbaikan tabungan pemerintah melalui reformasi fiskal, meningkatkan tabungan masyarakat melalui reformasi sektor finansial dan menggalakkan investasi dengan cara memberi insentif dan melonggarkan pembatasan. Kebijakan “Pakdes I/1987” yang menggalakkan penarikan pajak sehingga menghidupkan kembali pasar modal, “Pakto 27/1988” yang menyebabkan menjamurnya bank – bank swasta, “Pakdes II/1988” yang menderegulasikan bisnis asuransi dan berbagai jasa finansial. “Pakem 1986” dan “Pakjun 3/1991” yang mengurangi hambatan perdagangan internasional dan memberi insentif yang sangat menarik pada investor asing dan terakhir “Pakjul 1993” yang bertujuan mempermudah perijinan investasi.

4.      Kebijakan menciptakan lingkungan legal dan institusional yang bisa mendorong agar mekanisme pasar beroperasi efektif termasuk jaminan hak milik dan berbagai tindakan pendukungnya seperti reformasi hukum dan peraturan, aturan main yang menjamin kompetisi bebas dan berbagai program yang memungkinkan lingkungan seperti itu. Pemberlakuan Undang – Undang Hak Cipta dan Hak Milik Intelektual juga merupakan bagian dari berbagai paket di atas (Pangestu, 1989:3-8, dan 1992:196-197; Nelson, 1990:3-5)

Reformasi besar – besaran dalam mekanisme kerja administrasi negara Indonesia seperti yang disebutkan di atas, menimbulkan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor industri ekspor dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Dalam ekonomi mikro terjadi penurunan hambatan masuk ke pasar (entry barrier), pelonggaran kendala terhadap kegiatan sektor bisnis dan swastanisasi terbatas yaitu perpindahan pemilikan BUMN dari pemerintah ke swasta. (Nasution, 1991:14-17)

Dampaknya cukup meyakinkan terhadap ekonomi makro, seperti investasi asing terus meningkat, sumber pendapatan bertambah dari perbaikan sistem pajak, produktivitas industri yang mendukung ekspor non-migas juga meningkat. Namun hutang indonesia membengkak menjadi US$ 70,9 milyar (US$20 milyar adalah hutang komersial swasta) dan debt-service rationya sudah melewati 30%. Hutang inilah sebagai salah satu faktor penyebab Rezim Orde Baru runtuh akibat krisis moneter (penurunan nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika dari 2.000-an menjadi 10.000-an per 1 US$). Rezim Orde Baru membangun ekonomi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengendalian inflasi tanpa memperhatikan pondasi ekonomi. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia, sebagai salah satu faktor produksi,  tidak disiapkan untuk mendukung proses industrialisasi. Barang – barang impor (berasal dari luar negeri) lebih banyak digunakan sebagai bahan baku dalam proses industri sehingga industri Indonesia sangat bergantung pada barang impor tersebut. Pembangunan tidak didistribusikan merata ke seluruh wilayah Indonesia dan ke seluruh rakyat Indonesia sehingga hanya sedikit elit politik dan birokrat serta pengusaha – pengusaha Cina yang dekat dengan kekuasaan saja yang menikmati hasil pembangunan. Jadi periode Orde Baru yang dipimpin Soeharto lebih kuat peran pemerintah/proses administrasinya, aktor ekonominya nepotisme/non kompetitif, sentralisasi, nasionalismenya, komando dan kepemilikan kolektif bisa disimpulkan berarti prosesnya menjauhi kutub “Laissez-Faire” dan mendekati kutub “Dirigisme/hegemoni”.

Faktor-faktor penentu prospek pertumbuhan ekonomi indonesia

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi.

Faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.

Sumber daya alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang dan hasil laut sangat memengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku.

Perubahan struktur ekonomi

Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi antara lain :

- Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan
- Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.
- Kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk/jasa yang dihasilkannya.
- Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan
- Ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi.
- Kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus
- Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah
- Terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor

Struktur perekonomian adalah besar share lapangan usaha terhadap total PDRB baik atas dasar harga yang berlaku maupun harga konstan. Dengan mengetahui struktur perekonomian, maka kita dapat menilai konsentrasi lapangan usaha yang sangat dominan pada suatu daerah. Biasanya terdapat hubungan antara lapangan usaha dan penduduk suatu daerah. Menurut Teori Lewis, perekonomian suatu daerah harus mengalami transformasi struktural dari tradisional ke industri, yang ditunjukkan dengan semakin besarnya kontribusi sektor non pertanian dari waktu ke waktu terhadap total PDRB.

Dalam kaitannya dengan transformasi struktural, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah :
Pertama, kenaikan riil share pada sektor primer dapat saja dipahami apabila diikuti dengan peningkatan produktvitas yang ikut membawa dampak positif pada upah rata-rata, khususnya di sektor pertanian.
Kedua, perlu diupayakan peningkatan nilai tambah pada sektor sekunder, yakni industri pengolahan, khususnya industri skala kecil dan menengah yang dibangun dengan basis pertanian. Hal ini mengandung arti bahwa industri yang hendak dikembangkan harus dapat mendorong dan menyerap hasil dari sektor pertanian.
Ketiga, berkenaan dengan sektor tersier, hendaknya pengembangan sektor perdagangan harus terus dikembangkan dalam rangka memperluas pasar pada sektor primer dan sekunder, termasuk perdagangan yang bersifat ekspor (keluar daerah dan ke luar negeri). Sementara perkembangan sektor hotel, restoran harus dipadukan dengan pembangunan pariwisata guna menumbuhkan sektor tersebut dan industri pendukung wisata lainnya, seperti: transportasi, komunikasi, souvenier dan jasa hiburan. Di samping itu, pengembangan sub sektor tersier yang produktif harus terus ditingkatkan, misalnya melalui pembangunan pariwisata yang lebih intensif, transformasi dan revitalisasi sektor informal menjadi sektor formal yang lebih menekankan skill dan pengetahuan.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Pemerintahan Indonesia Bersatu

Tugas Perekonomian Indonesia

Nama      : Candra Rangga N

NPM       : 21210511

Kelas      : 1EB18

Tugas Minggu 2 Dan 3

   Pada masa pemerintahan Indonesia bersatu yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono saat ini dapat membuat perubahan dikit demi sedikit menjadi lebih baik, dari adanya pendidikan gratis, jamkesmas, dan lain-lain. Namun banyaknya masalah di Indonesia, membuat pemerintah turun tangan. Seperti masalah ancaman inflasi di Indonesia, harga-harga naik karena Bulog terlambat membeli beras petani, meski stok beras di gudang mulai menipis. menyebabkan harga beras menjadi mahal karena suplainya rendah. namun pemerintah tetap berusaha agar persediaan Bulog (CBB) cukup untuk mengoptimalkan fungsi bulog dalam menstabilkan harga. Dan seiring dengan kenaikan harga minyak dunia membuat pemerintah lebih aktif dengan merencanakan pengurangan penggunaan subsidi BBM pada kendaraan pribadi. Inflastruktur masih kurang seperti pemasokan listrik yang belum merata keseluruh masyarakat Indonesia. Masalah Gayus, Bank century yang belum selesai masalahnya membuat pemerintah turun tangan.
 

   Kabinet Indonesia Bersatu adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.

   Kabinet baru mencerminakan harapan baru. Sebagaiman diketahui bersama bahwa SBY dalam notulensinya selalu mengatakan akan membentuk kabinet yang ahli (zaken) dengan kompetensi, kredibilitas, serta loyalitas para menterinya bukan hanya kepada kepala negara, terlebih kepada rakyat. Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II setidaknya menjadi parameter keberhasilan atau kegagalan SBY di masa pemerintahan yang keduanya karena disitulah orang-orang pilihan SBY berada.
 

   Di banyak kesempatan tahun ini bisa mencapai pertumbuhan 4 sampai 4,5% disebut-sebut 4,3%. Kalau itu bisa kita capai, itu adalah pertumbuhan terbaik dalam arti konstraksi pertumbuhan dari tahun lalu ke tahun ini dan itu angka terbaik pada tingkat dunia. Meskipun kalau dari growth itu sendiri diperkirakan setelah Tiongkok, India baru Indonesia. Perlu komponen pertumbuhan yang harus diketahui adalah konsumsi, konsumsi relatif terjaga. Yang kedua adalah pembelanjaan pemerintah atau government spending. Kebijakan stimulus yang dijalankan dengan pos-pos yang tepat juga mengalir dalam batas tertentu bisa mengurangi dampak krisis global itu. Kemudian ekspor kuartal pertama atau semester pertama barangkali masih mengalami tekanan, harapan kita semester kedua bisa lebih meningkat lagi. Demikian juga investasi, investasi semester pertama mengalami tekanan hanya sekitar 3 sampai 4%, harapannya pada semester kedua bisa naik kembali sehingga total dari pertumbuhan di akhir tahun 2009 ini, dan sekali lagi mencapai 4 sampai 4,5% atau 4,3%. Itu sasaran pemerintah.

   Unsur yang kedua dari makro ekonomi adalah inflasi sendiri, mudah-mudahan relatif terjaga, dan bisa mengelola dengan sesungguh-sungguhnya, terutama barang-barang yang diperlukan oleh rakyat, bahan pokok misalnya. Kalau semuanya berjalan linier, bulan inipun barang kali akan bagus inflasi kita, sehingga Agustus ke depan sampai akhir tahun masih bisa terjaga.

   Yang lain adalah pengangguran, pemerintah daerah yang justru negara lain meledak angka penganggurannya ada yang 9%, 10% atau lebih dari itu termasuk negara-negara maju. Turun dari tahun lalu 9,3% menjadi 8,1%, tentu ini dapat disyukuri meskipun ingin lebih turun lagi di waktu yang akan datang.

   Investasi menjadi sangat-sangat penting. Dan tentunya, dengan upaya bersama, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan semua pihak, investasi memang tahun depan diharapkan sungguh mengalir atau diawali juga dengan semester kedua ini. Banyak kondisi yang kondusif untuk meningkatnya investasi itu, karena dengan inflasi yang terjaga mudah-mudah tahun ini bisa mencapai sekitar 4%, satu capaian yang bagus. Dengan inflasi seperti itu, suku bunga diharapkan turun, harapannya menuju ke 6% pada akhir tahun ini. Dan dengan nilai tukar yang relatif stabil, maka 3 kondisi makro seperti itu memungkinkan investasi bisa tumbuh kembali.

   Tiga komponen itulah dari segi pertumbuhan, dari segi inflasi dan pengelolaan pengangguran atau penciptaan lapangan kerja yang menjadi domain dari makro ekonomi. Kalau investasi bergerak, kemungkinan 5 tahun mendatang akan lebih besar lagi skala pengembangan infrastruktur, dengan multi years budgeting, lantas juga irigasi untuk pertanian juga demikian besar-besaran yang dilakukan, kemudian carikan solusinya untuk energi, listrik, termasuk pupuk misalnya. Maka harapan makro ekonomi yang bagus dan terjaga ini lebih lagi meningkatkan ekonomi riil atau sektor riil di waktu yang akan datang.

   APBN sendiri tentunya dengan time frame yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, dengan pemilihan umum tahun 2009, 1 Oktober kalau tidak salah sudah akan bekerja anggota DPR RI yang baru, tentu sebelumnya sudah harus ada semacam millopen, transisi. Oleh karena itu, pembahasan RAPBN akan lebih cepat, dengan demikian, pada tingkat kami pemerintah akan ada percepatan sampai Presiden mengeluarkan ampres bagi pembahasan RAPBN itu.  

   Semua ini adalah permasalahan ekonomi meskipun ada krisis perekonomian global, kemiskinan  di Indonesia dari tahun lalu sekitar 35 juta menjadi 32,5 juta. Turun 2,5 juta. Tapi tetap masih harus diturunkan lagi secara sungguh-sungguh sehingga tahun demi tahun kemiskinan akan semakin susut. Ini tentu solusinya ya ekonomi yang tumbuh, menciptakan lapangan pekerjaan, ada pekerjaan, ada income. Ada income, kemiskinan turun. Tetapi juga program-program pro rakyat akan terus kita jalankan, seperti beras untuk rakyat miskin, kemudian juga program-program bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain, yang akhirnya bisa mengurangi angka, penghasilan yang dibelanjakan atau spending rakyat. Dan ini saatnya yang paling baik untuk bisa memantapkan, merumuskan lagi kebijakan subsidi secara menyeluruh, agar tepat. Kita sepakat bahwa subsidi yang salah sasaran akan dihentikan, tapi subsidi yang betul-betul memberikan proteksi pada rakyat miskin, agar mereka bisa lebih meningkat lagi kesejahteraannya tetap menjadi pilihan politik, menjadi salah satu politik fiskal yang kita anut.